Setahun Berlalu, BUMKam Nupmana Koya Tengah Menanti Pengelolaan yang Lebih Baik

Oleh: Maria Kbarek, S.E., M.Si, Yuliana Maria Goreti Uropkulin, Dita Fitriyani, Lidwina Lucia R. D. K. Ritan, Zerin Adelsa Rerung, Desriyanti Pappang, Agustina Embang, Apriana Tebai, Yon Maikel Degei

Prolog

Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) lahir dari cita-cita sederhana namun besar: menjadikan kampung sebagai subjek ekonomi, bukan sekadar penerima bantuan. Di BUMKan Nupmana, Koya Tengah, harapan itu sempat tumbuh sejak BUMKam dibentuk pada Desember 2023.

Pembentukan BUMKam saat itu disambut antusias oleh warga. Sehingga ada keyakinan bahwa kampung akhirnya memiliki wadah resmi untuk mengelola potensi ekonominya sendiri, namun ternyata warga masih terus bergantung pada bantuan pemerintah yang sifatnya sementara.

Unit usaha yang dijalankan saat itu berfokus pada penjualan air galon, sebuah usaha sederhana namun strategis mengingat kebutuhan air bersih warga sehari-hari.

Usaha ini dipilih karena dianggap paling realistis untuk dijalankan pada tahap awal, sekaligus menjadi motivasi untuk BUMKam sebelum merambah unit usaha lain yang lebih besar.

Baca juga: Kolam Renang Belum Optimal, Potensi Ekonomi Tertahan: PR Besar BUMKam Kensuwri Kampung Dukwia

Warga menaruh kepercayaan bahwa BUMKam akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan mengelola potensi kampung secara mandiri. Namun harapan itu kini terasa jauh dari yang diharapkan warga Kampung Koya Tengah.

Selama satu tahun terakhir, BUMKam Nupmana Koya Tengah praktis mati suri. Lebih ironis lagi, panitia atau pengurus yang seharusnya bertanggung jawab justru sulit untuk ditemui.

Ketika Kepengurusan Menghilang

Sebuah badan usaha, sekecil apa pun skalanya, tidak bisa berjalan tanpa pengurus yang jelas. Ketika pengurus tidak dapat dihubungi, rapat tidak pernah digelar, dan laporan pertanggungjawaban tidak pernah disampaikan ke warga, maka yang terjadi bukan sekadar kekosongan administratif. Ini adalah krisis kepercayaan.

Ketidakhadiran panitia BUMKam selama setahun penuh bukan persoalan sepele. Ini menyangkut aset kampung, dana yang mungkin telah disalurkan dan yang paling penting, kepercayaan publik terhadap lembaga ekonomi yang seharusnya melayani mereka.

Bukan Sekadar Soal Administrasi

Hampanya BUMKam Nupmana Koya Tengah semestinya tidak dipandang sebagai persoalan administratif semata yang bisa menunggu. Ini adalah persoalan tata kelola yang menyentuh langsung kebutuhan hidup warga kampung.

Baca juga: BUMKAM & Romantisme Kemandirian: Membangun Ekosistem, Bukan Sekedar Mendirikan Lembaga

Setiap bulan yang berlalu tanpa kejelasan berarti hilangnya potensi pendapatan dari hasil bumi seperti singkong, petatas, sayur, pisang, keladi, dan pinang yang sesungguhnya bisa menjadi sumber usaha.

Selama ini, hasil bumi tersebut sebagian besar hanya dijual perorangan dengan harga yang ditentukan sepihak oleh penjual. Andai BUMKam berjalan aktif, unit usaha air galon yang sudah ada dapat diperluas fungsinya sebagai titik kumpul sekaligus etalase pemasaran hasil bumi.

Kondisi ini juga mencerminkan persoalan yang lebih besar: lemahnya sistem pengawasan terhadap badan usaha milik kampung.

Bila kekosongan bisa berlangsung selama satu tahun tanpa tindakan perbaikan yang berarti, patut dipertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan itu benar-benar berjalan baik di tingkat kampung maupun distrik.

Baca juga: Di Pusat Kota Jayapura, Kampung Waena Menyimpan Masa Depan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Kampung

Saatnya Bertindak, Bukan Menunggu

Empat Langkah Mendesak

1. Audit menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan aset BUMKam sejak berdiri pada Desember 2023.
2. Evaluasi kepengurusan secara terbuka: pergantian bukan lagi opsi, melainkan keharusan.
3. Pembentukan mekanisme pengawasan yang melibatkan warga secara langsung.
4. Sosialisasi terbuka kepada warga mengenai langkah pemulihan BUMKam.

Pemerintah Kampung Koya Tengah, bersama aparat distrik terkait, semestinya tidak lagi menunda pengambilan langkah tegas di atas. Warga berhak tahu ke mana modal dan aset kampung selama ini berada, serta bagaimana kondisinya saat ini.

Audit yang dimaksud tidak perlu rumit atau memakan waktu berbulan-bulan. Cukup dengan memeriksa buku kas yang ada, sisa persediaan usaha galon, serta dokumen pendirian dan berita acara pembentukan BUMKam pada Desember 2023, warga dan pemerintah kampung sudah bisa memperoleh gambaran awal yang jujur.

Evaluasi kepengurusan juga sebaiknya dilakukan melalui musyawarah kampung yang terbuka, bukan keputusan sepihak saja. Dengan begitu, siapa pun yang nantinya ditunjuk sebagai pengurus baru memiliki legalitas yang kuat di mata warga.

Pemerintah Kampung Koya Tengah, bersama aparat distrik terkait, semestinya tidak lagi menunda pengambilan langkah tegas di atas. Warga berhak tahu ke mana modal dan aset kampung selama ini berada, serta bagaimana kondisinya saat ini.

Baca juga: Fisip Uncen Gelar Pelatihan  Jurnalistik Bagi Mahasiswa, Siap Hidupkan Pers Kampus

Audit yang dimaksud tidak perlu rumit atau memakan waktu berbulan-bulan. Cukup dengan memeriksa buku kas yang ada, sisa persediaan usaha galon, serta dokumen pendirian dan berita acara pembentukan BUMKam pada Desember 2023, warga dan pemerintah kampung sudah bisa memperoleh gambaran awal yang jujur.

Evaluasi kepengurusan juga sebaiknya dilakukan melalui musyawarah kampung yang terbuka, bukan keputusan sepihak saja. Dengan begitu, siapa pun yang nantinya ditunjuk sebagai pengurus baru memiliki legalitas yang kuat di mata warga.

Menanti Pengurus yang Amanah

BUMKam Nupmana Koya Tengah membutuhkan lebih dari sekadar pengurus baru di atas kertas. Ia membutuhkan pengurus yang benar-benar hadir, yang bisa ditemui warga, yang bertanggung jawab atas setiap keputusan, dan yang memahami bahwa amanah mengelola aset kampung bukanlah beban administratif semata, melainkan kepercayaan yang harus dijaga.

Sosok pengurus yang dimaksud tidak harus seseorang dengan latar belakang bisnis yang hebat. Yang lebih dibutuhkan adalah kejujuran, komitmen untuk hadir secara konsisten, dan kemauan untuk terus belajar mengelola usaha kampung secara bertanggung jawab.

Epilog

Satu tahun kekosongan sudah lebih dari cukup sebagai alarm. Kini saatnya seluruh pemangku kepentingan pemerintah kampung, distrik, dan warga Koya Tengah sendiri bergerak bersama untuk memastikan BUMKam kembali menjadi apa yang seharusnya: motor ekonomi kampung yang berjalan dengan pengurus yang jelas dan bertanggung jawab.

 Baca juga: Menyulap Lensa Ponsel Jadi “Mesin Cuan” Serunya Mahasiswa FEBI IAIN Papua Membidik Peluang di Era Digital

Di balik setiap persoalan yang dihadapi BUMKam Nupmana Koya Tengah, sesungguhnya tersimpan harapan besar yang belum padam.

Harapan itu tumbuh dari keyakinan bahwa kampung ini memiliki modal alam yang cukup untuk berdiri di atas kakinya sendiri, asalkan ada kemauan bersama untuk merawat dan mengelolanya dengan sungguh-sungguh.

Potensi hasil bumi Kampung Koya Tengah seperti singkong, petatas, sayur, pisang, keladi, hingga pinang tidak akan pernah berubah menjadi kesejahteraan jika hanya dibiarkan menjadi wacana dari tahun ke tahun.

Ia membutuhkan tangan-tangan yang mau bekerja, kepengurusan yang mau hadir, dan pengawasan yang mau bersuara ketika sesuatu berjalan tidak sebagaimana mestinya. (*)

Penulis adalah Dosen Pendamping Lapangan dan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih