Perkuat Konektivitas Papua Barat Daya, MRP PBD Minta Bandara Perintis di Amberbaken Diaktifkan

TAMBRAUW, LIGAKAMPUS.id- Wakil  Ketua II Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP PBD), Vincentius Paulinus Baru, ST., M.URP meninjau langsung Bandara Perintis di Distrik Amberbaken, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (26/8/2026).

Dalam kunjungan ini, Waket II MRP PBD didampingi oleh Kepala Distrik Amberbaken, Thimotius Wabia dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA), sekaligus Kepala Suku Mpur Wot, Thomas Warijo dan beberapa masyarakat.

Kunjungan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan dan Masyarakat Pada Umumnya tentang Perencanaan, Penganggaran dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Kepala Distrik Amberbaken, Thimotius Wabia mengungkapkan bahwa Bandara Amberbaken harus diaktifkan kembali, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Baca juga: Wakil Ketua II MRP PBD Lakukan Penyaluran Aspirasi di Distrik Amberbaken, Kabupaten Tambrauw

“Sebagai kepala wilayah, kami ingin bandara ini bisa diaktifkan kembali dan dilakukan uji coba penerbangan supaya kita lihat kalau masih dibutuhkan untuk diperpanjang lagi, maka lokasinya sangat cukup untuk diperpanjang sampai di pinggir pantai,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Ketua LMA Mpur Wot, Thomas Warijo menjelaskan bahwa Bandara Amberbaken ini dibangun sejak tahun 1987 secara gotong royong oleh masyarakat setempat dan dibantu oleh masyarakat yang ada di wilayah Distrik Kebar dan Senopi.

“Sampai sekarang bandara ini sudah diaspal, tetapi belum ada pesawat yang mendarat sampai hari ini,” jelasnya.

Oleh karena itu, Thomas meminta kepada Bupati Tambrauw dan Gubernur Papua Barat Daya serta Dirjen Perhubungan Udara dan instansi terkait bahwa masyarakat di wilayah Mpur Wot, khususnya Amberbaken Raya yang meliputi 6 distrik sangat merindukan agar bandara ini dibuka, sehingga penerbangan ke Sorong, Manokwari, bahkan ke Jakarta bisa menggunakan pesawat.

Baca juga: Serap Aspirasi, Anggota MRP PBD, Veronika Manimbu Temukan Sejumlah Masalah Terkait  Pendidikan, Kesehatan, Hingga Infranstruktur Jalan di Wilayah Kebar Timur

“Penerbangan pesawat menggunakan bandara ini merupakan kerinduan masyarakat dari dulu hingga saat ini,” katanya.

Kata Thomas, selama ini masyarakat di wilayah Amberbaken Raya harus menggunakan biaya sekitar Rp 15 juta rupiah untuk menggunakan mobil ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kalau pergi dan pulang berarti harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 30 juta rupiah.

“Kita bisa lihat akses jalur darat saja mahal. Kami ke Sorong ibu kota Provinsi Papua Barat Daya saja harus mengeluarkan uang Rp 15 juta rupiah, kalau ke Distrik Fef, ibu kota Kabupaten Tambrauw saja butuh biaya Rp 10 juta rupiah, kami dapat uang dari mana. Ini kerinduan masyarakat agar Bandara Amberbaken bisa diaktifkan kembali,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II MRP PBD, Vincentius Paulinus Baru mengatakan bahwa dirinya sudah melihat kondisi Bandara Amberbaken yang sudah cukup bagus, sehingga perlu diaktifkan kembali, sebab Distrik Amberbaken, Distrik kasi, Distrik Mpur, Distrik Numbrani, Distrik Amberbaken Barat hingga Distrik Abun merupakan distrik terjauh dari Kota Sorong sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya.

Baca juga: Serap Aspirasi di Distrik Konda Sorong Selatan, Anggota MRP PBD, Robert Thesia Temukan Berbagai Masalah Terkait Penggunaan Dana Otsus

“Kami harapkan Bandara Amberbaken bisa diaktifkan kembali, sehingga membantu akses pelayanan masyarakat di beberapa distrik yang ada di wilayah Amberbaken Raya ke Kota Sorong, ibu kota Provinsi Papua Barat Daya,” ungkapnya.

Paulinus membeberkan bahwa pengaktifkan kembali Bandara Amberbaken ini merupakan usulan dari kepala distrik, para kepala kampung, Ketua LMA Mpur Wot dan seluruh masyarakat di wilayah Amberbaken Raya.

“Dengan melihat posisi Distrik Amberbaken yang jauh dari wilayah Sorong, maka seharusnya bandara ini harus diaktifkan, sehingga membantu akses masyarakat ke Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, biaya transportasi darat yang mahal,” jelasnya.

“Kami melihat bandara ini layak untuk dikembangkan sebagai bandara perintis untuk menghubungkan masyarakat di 6 distrik ini. Kami akan dorong sama-sama dan diskusikan dengan instansi terkait yang ada di Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw, apalagi secara lahan masyarakat sudah bebaskan, sehingga ini kerinduan masyarakat agar Bandara Amberbaken bisa diaktifkan kembali,” tutup Paulinus. (*)

Baca juga: Anggota MRP PBD,  Yesaya Mayor Serap Aspirasi Tentang Otsus di Distrik Kota Waisai Raja Ampat